103 Ribu Gakin Terancam Tak Dapat Pelayanan Kesehatan Gratis
BANGKALAN, pulau-madura.com. Sekitar 103 ribu keluarga miskin (Gakin) di kabupaten Bangkalan, terancam tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis baik dari puskesmas maupun rumah sakit setempat.
Pasalnya nama mereka tidak masuk dalam jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Serta surat keterangan tanda miskin (SKTM) mereka tidak berlaku pada akhir Maret 2010.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan, dr Fachrurrozi, mengatakan, jumlah gakin yang tidak masuk dalam daftar jamkesmas dan jamkesda sebanyak 103 ribu.
“Padahal SKTM tidak akan berlaku pada akhir Maret ini. Sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru,” terang Rozi pada wartawan saat dikonfirmasi, Senin (8/3).
Rozi menjelaskan, jumlah peserta jamkesmas sebanyak 365 ribu orang, sedangkan untuk jumlah jamkesda sekitar 4.411 orang. Namun, setelah dilakukan pembaharuan data peserta jamkesda berjumlah 107 ribu orang.
“Dengan total anggaran Rp1,9 miliar, ada peningkatan dari sebelumnya yang hanya Rp200 juta,” ucapnya.
Menurut Rozi, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif dan kepala daerah terkait permasalaha tersebut. Supaya 103 gakin yang belum masuk dalam daftar jamkesda bisa dicarikan solusi.
“Pada Juli atau Agustus nanti, kami akan melakukan koordinasi dengan dewan untuk membicarakan persoalan ini. Supaya semua gakin yang belum masuk jamkesda bisa terakomodir dengan cara tambahan dana untuk kesehatan,” paparnya.
Pasalnya nama mereka tidak masuk dalam jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Serta surat keterangan tanda miskin (SKTM) mereka tidak berlaku pada akhir Maret 2010.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan, dr Fachrurrozi, mengatakan, jumlah gakin yang tidak masuk dalam daftar jamkesmas dan jamkesda sebanyak 103 ribu.
“Padahal SKTM tidak akan berlaku pada akhir Maret ini. Sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru,” terang Rozi pada wartawan saat dikonfirmasi, Senin (8/3).
Rozi menjelaskan, jumlah peserta jamkesmas sebanyak 365 ribu orang, sedangkan untuk jumlah jamkesda sekitar 4.411 orang. Namun, setelah dilakukan pembaharuan data peserta jamkesda berjumlah 107 ribu orang.
“Dengan total anggaran Rp1,9 miliar, ada peningkatan dari sebelumnya yang hanya Rp200 juta,” ucapnya.
Menurut Rozi, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif dan kepala daerah terkait permasalaha tersebut. Supaya 103 gakin yang belum masuk dalam daftar jamkesda bisa dicarikan solusi.
“Pada Juli atau Agustus nanti, kami akan melakukan koordinasi dengan dewan untuk membicarakan persoalan ini. Supaya semua gakin yang belum masuk jamkesda bisa terakomodir dengan cara tambahan dana untuk kesehatan,” paparnya.














